Democracy is the most popular system in our political discourse, not only in the global world but also in Indonesia. Democracy presents the common interest of people. Using all the infra-structure and supra-structure, the people interest could be contested as a government policy. The government policy, in Indonesia, has been produced in two mechanisms Musyawarah Mufakat and Majority vote. Both of them based on our value called Pancasila. With the problem in democracy including space and number of people, musyawarah mufakat sometime replace in another process like majority vote. The example for majority vote is election, in national both in national scale and local scale such as Citi, Residence, and Province. But in other place musyawarah mufakat also perform in the making of policy in legislative level. In some case, the decision of discourse for government problems was decided by musyawarah mufakat. So, in this case, Musyawarah mufakat and Majority vote are same in the range of democracy system. Both of them also have fundamental reason that has fundamental reason as implementation of Pancasila as national value. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free 1 MUSYAWARAH MUFAKAT ATAU PEMILIHAN LEWAT SUARA MAYORITAS? DISKURSUS POLA DEMOKRASI DI INDONESIA Oleh Dessi Permatasari* dan Cahyo Seftyono** ABSTRACT Democracy is the most popular system in our political discourse, not only in the global world but also in Indonesia. Democracy presents the common interest of people. Using all the infra-structure and supra-structure, the people interest could be contested as a government policy. The government policy, in Indonesia, has been produced in two mechanisms Musyawarah Mufakat and Majority vote. Both of them based on our value called Pancasila. With the problem in democracy including space and number of people, musyawarah mufakat sometime replace in another process like majority vote. The example for majority vote is election, in national both in national scale and local scale such as Citi, Residence, and Province. But in other place musyawarah mufakat also perform in the making of policy in legislative level. In some case, the decision of discourse for government problems was decided by musyawarah mufakat. So, in this case, Musyawarah mufakat and Majority vote are same in the range of democracy system. Both of them also have fundamental reason that has fundamental reason as implementation of Pancasila as national value. Keywords Democracy, Musyawarah Mufakat, Majority Vote, Pancasila PENDAHULUAN Economic Intelligent Unit EIU lewat rilis dua tahunannya mengeluarkan laporan terkait indeks demokrasi. EIUmenyebutkan bahwa seluruh negara di dunia ini memiliki kecenderungan menuju pemerintahan yang demokratis. Mulai dari Amerika Serikat sampai RRC, Kuba, dan bahkan eks- Uni Soviet, semua mengklaim menganut demokrasi, meskipun pada kenyataannya pelaksanaan demokrasi tersebut berada pada level yang berbeda-beda EIU, 2013; Huntington, 1984. Perbedaan ini antara lain disebabkan adanya jarak konseptual antara pemikiran kaum individualis dan kolektivis. Kaum libelaris-individualis menganggap rakyat yang berdaulat adalah bersifat individu yang otonom, sedangkan kaum kolektivis dan komunitas menganggap rakyat yang berdaulat itu dalam pengertian kolektif dan totaliter totalitarian. Upaya mencari jalan tengah diantara kedua pandangan ini terus diupayakan orang tetapi hasilnya ialah makin beragamnya cara umat manusia mempraktikan ide demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak hanya dinilai pada aspek partisipasi politik semata, melainkan juga pada pelaksanaan pemerintahan serta efektifitas kebijakan Dahl, 1994; EIU, 2013. Begitu juga yang tengah terjadi di Indonesia dimana, sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi dalam *Mahasiswa pada Program Studi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang. Alamat email **Dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang. 2 pelaksanannya belum dilakukan secara sempurna. Masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan Negara terutama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Sistem demokrasi belum sepenuhnya dapat dijalankan dan sesuai dengan pandangan hidup dan ideologi negara indonesia yaitu pancasila. Adanya pertentangan antara sistem demokrasi yang dijalankan dengan pancasila ini disebabkan Indonesia masih meniru demokrasi ala barat. Diskursus peran Pancasila ini misalnya dapat dilihat dari pandangan Morfit tentang Pancasila sebagai ideologi yang dalam politik Indonesia sangat kuat digunakan sebagai alat politik ketika jaman orde baru Morfit, 1981. Salah satu contohnya cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara itu seharusnya bersumber pada sila ke-4 dari Pancasila yang dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945. Yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Akan tetapi kenyataanya sering dilakukan voting atau dengan suara terbanyak tanpa dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Cara mengambil keputusan itu disebut musyawarah untuk mufakat. Kesulitan menemukan titik temu penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat misalnya adalahkesulitan untuk semua orang akan setuju mengenai suatu masalah, karena tiap orang dan golongan berbeda kepentingan, sehingga mungkin saja pada suatu saat terjadi bahwa sekelompok kecil menyatakan tidak setuju. Dalam hal mufakat tidak tercapai, maka diusahakan untuk mengadakan kembali musyawarah, sehingga diharapkan bahwa akhirnya kelompok kecil ini akan menyetujui pendapat yang terbanyak. Menyadari bahwa kemungkinan mufakat akan mengalami kesukaran dalam praktek karena heterogennya masyarakat Indonesia sekarang, maka Undang-Undang Dasar 1945 memberikan alternatif lain untuk mengambil keputusan seperti dirumuskan dalam pasal 2 ayat 3, pasal 6a dan pasal 37, yaitu suatu keputusan yang diambil dapat dilakukan dengan suara terbanyak. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 mengenal dua macam cara mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan demokrasi. Khususnya berkaitan dengan kebebasan dalam berpendapat freedom of speaking. Adanya dualisme dalam pengambilan keputusan oleh lembaga-lembaga negara pada UUD 1945 yaitu dengan musyawarah untuk mufakat dan dengan suara yang terbanyak. Dalam hal ini, pemilihan 3 dengan suara terbanyak lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat praktikal Budiana, 2009; Fahmi, 2010 Dasar Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Sebuah Perspektif Pancasila Demokrasi secara popular dimaknai sebagai rakyat berkuasa atau goverment by the people kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa. Demokrasi merupakan suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah. Baik secara langsung sebagaimana yang diungkap Olken dalam risetnya di Indonesia Olken, 2010 maupun secara tidak langsung karena rakyat diwakilkan atau demokrasi tidak langsung, sebagaimana tulisan O’Donnell mengenai delegative democracy O’Donnell, 1994, yang terdapat dalam negara-negara modern. Pendapat-pendapat popular tersebut bersinggungan dengan apa yang sudah dikemukanan oleh Schmitter dan Karl 1991 dalam artikelnya yang berjudul What democracy is.. and is not’. Konsep pemerintahan demokrasi adalah sebuah sistem yang menghubungkan dengan intens antara rulers’ dan ruled’, pemimpin yang membuat kebijakan dan orang-orang yang menjalankan kebijakan warga. Demokrasi yang dianut Indonesia sendiri, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi Indonesia tersirat di dalam UUD peran Pancasila ini misalnya dapat dilihat dari pandangan Morfit tentang Pancasila sebagai ideologi yang dalam politik Indonesia sangat kuat digunakan sebagai alat politik ketika jaman orde baru Morfit, 1981 atau setelahnya yang meskipun sudah mengalami era demokrasi yang lebih terbuka, Pancasila tetap sebagai panduan utama dalam berdemokrasi Liddle, 1999. Hal ini sangat jelas bahwa demokrasi di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 tepatnya terdapat pada pasal 1 ayat 2, 2 ayat 3, 6a, pasal 22 E, dan pasal 37. Sehingga landasan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah terjamin dalam konstitusi dan itu akan membawa dampak bagi kehiudupan Negara Indonesia terutama dalam bidang hukum. Sebagai Negara hukum sekaligus menganut sistem demokrasi, negara Indonesia harus memiliki ciri-ciri sebagai rechtstaats yaitu a. Perlindungan konstitusional, dalam 4 arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak independent and impartial tribunals, c. Pemilihan umum yang bebas, d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi, f. Pendidikan kewarganegaraan civic education. Menurut International Commission of Jurists dalam konferensinya di Bangkok perumusan yang paling umum mengenai sistem politik yang demokratis adalah “suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas” a farm of goverment where the citizens exercise the same right the right to make political decision, but through representatives chosen by them and responsible to them through the process of free elections.Ini dinamakan demokrasi berdasarkan perwakilan’ Budiardjo, 2008. Demokrasi berdasarkan perwakilan yang mengutamakan terjaminnya hak-hak asasi golongan minoritas terhadap mayoritas ini dinamakan demokrasi dengan hak-hak asasi yang terkandung. Henry B. Mayo 1960 memberi definisi sebagai berikut, ”Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif olehrakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politikdan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”. Demokrasi itu kebebasan berpendapat dan menyatakan pandangan mengenai suatu hal memang diperbolehkan bahkan dianjurkan. Begitu juga mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UUD 1945. Contohnya MPR dalam mengadakan perubahan terhadap UUD harus dihadiri oleh sejumlah anggota agar dapat dikatakan sah yakni mengacu pada pasal 37 UUD 1945. Begitu juga dalam 5 keputusan untuk memilih presiden dan wakil presiden harus mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Sistem Pengambilan Keputusan dengan Musyawarah untuk Mufakat Apakah yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat? musyawarah adalah suatu cara memecahkan suatu masalah. Dalam musyawarah setiap orang yang ikut bermusyawarah mempunyai kesempatan yang sama untuk meyatakan kepentingannya. Inti dari musyawarah adalah toleransi, sehingga tiap orang dan golongan akan bersikap menghargai pendapat orang lain dan golongan yang lain. Bagi orang dan golongan tersebut tidak ada pemaksaan terhadap kehendak ataupun keinginan, walaupun golongan tersebut merupakan golongan minoritas. Poin yang hendak dicapai dengan musyawarah adalah mufakat. Namun itu bukan sembarang mufakat, karena mufakat itu harus didasarkan kepada kepentingan bersama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu mufakat itdak boleh bertentangan dengan Pancasila, sebab mufakat itu harus dijiwai dan melaksanakan Pancasila. Mufakat dalam suatu keputusan adalah apabila semua anggota yang bermusyawarah menyetujuinya, jadi sama sekali tidak diadakan perhitungan suara yang setuju dan tidak setuju Kusnardi & Ibrahim,1983.Apabila dalam hal mufakat tidak tercapai maka diusahakan untuk mengadakan kembali musyawarah, sehingga diharapkan bahwa akhirnya kelompok kecil ini akan menyetujui pendapat yang terbanyak. Musyawarah untuk mufakat bersumber kepada Hukum Adat. Dalam hal ini berarti cara pengambilan keputusan dengan musyawarah yang didasari dengan toleransi, dimana kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan individu atau kelompok. Konsepsi musyawarah mufakat’ muncul dari tradisi kultural bangsa Indonesia Koentjaraningrat, 1967 dan cenderung menampilkan proses yang alot dan relatif sulit untuk diterapkan dalam perpolitikan kontemporer kecuali dalam skala isu dalam skala kecil Kawamura, 2011. Kelemahan dari sistem ini adalah musyawarah untuk mufakat saja sebagai cara mengambil keputusan, akan berakibat suatu masalah akan dipecahkan dalam waktu yang lama, sehingga akan berlarut-larut. Dan apabila pihak minoritas tetap bersikap tidak setuju akan mengakibatkan keputusan tidak pernah dapat diambil. Dengandemikian pihak minoritas dapat memaksa untuk tidak tercapainya keputusan. Kekuasaan minoritas ini dapat menimbulkan “diktatorial minoritas” 6 dalam arti kekuasaan dari sekelompok kecil yang menentukan segala sesuatunya. Sebaliknya kelebihan dari musyawarah untuk mufakat adalah semua pihak akan merasa diukutsertakan dan dihargai pendapatnya, sehingga hasil yang dicapai dirasakan sebagai bagian dari kepentingannya. Hal ini tidak akan menimbulkan oposisi hanya sekedar koreksi untuk kepentingan bersama. Sistem Pengambilan Keputusan dengan Suara Terbanyak Pada keadaan sekarang sulit untuk dilaksanakan atau bahkan dibayangkan pun sangat sukar musyawarah mufakat dapat dijalankan dalam pengambilan keputusan. Apabila diteliti lagi sulit untuk semua orang akan setuju mengenai suatu masalah, karena tiap orang dan golongan berbeda kepentingan, sehingga mungkin saja pada suatu saat terjadi bahwa sekelompok kecil menyatakan tidak setuju. Dalam hal mufakat tidak tercapai, maka diusahakan untuk mengadakan kembali musyawarah, sehingga diharapkan bahwa akhirnya kelompok kecil ini akan menyetujui pendapat yang terbanyak. Menyadari bahwa kemungkinan mufakat akan mengalami kesukaran dalam praktek karena heterogennya masyarakat Indonesia sekarang, maka Undang-Undang Dasar 1945 memberikan alternatif lain untuk mengambil keputusan seperti dirumuskan dalam pasal 2 ayat 3, pasal 6A dan pasal 37, yaitu suatu keputusan yang diambil dapat dilakukan dengan suara terbanyak. Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat mengambil keputusan dengan suara terbanyak, sedangkan pasal 6 A mengenai keputusan pemilihan presiden dalam pemilu dan pasal 37 menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat merubah Undang-Undang Dasar dengan 2/3 dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir dan harus disetujui dari sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam Hukum Tata Negara dikenal beberapa macam keputusan dengan suara terbanyak. Suara terbanyak sederhana simple mayority yaitu keputusan yang diperoleh apabila yang setuju lebih banyak dari yang tidak setuju , dan yang setuju itu sekurang-kurangnya 1/2+1. Suara terbanyak mutlak absolute mayority yaitu apabila yang setuju jauh lebih banyak dari yang tidak setuju sehingga perbedaan antara yang setuju dan tidak setuju terlihat dengan jelas, dan suara terbanyak ditentukan qualified mayority yaitu jika Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang atau Peraturan Tata Tertib suatu lembaga negara menentukan 7 bahwa keputusan adalah sah apbila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, umpamanya seperti pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 atau mungkin pula dengan 1/2 +1 atau untuk sahnya sidang ditentukan 2/3, sedangkan untuk sahnya keputusan ditentukan 1/2+1. Timbul pertanyaan suara terbanyak yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh pasal 2 ayat 3 dan pasal 6 A. Karena pembuat Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan dalam pasal 37 suara terbanyak yang ditentukan yaitu 1/3x2/3x1/2+1 dan ini khusus untuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang memerlukan syarat berat agar tidak setiap saat perubahan dilakukan, kecuali jika perubahan dirasakan sebagai kebutuhan multak dari sebagaian besar masyarakat, maka jelas hal ini tidak mungkin dipakai terhadap pasal 2 ayat 3 dan pasal 6 A. Untuk kedua pasal tersebut hanya mungkin dipakai suara terbanyak yang lebih mudah dari pasal 37, yaitu suara terbanyak biasa atau suara terbanyak mutlak. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak di dasarkan pada Demokrasi Barat dengan sifat individualisme sebagai cirinya. Dalam suara terbanyak yang menonjol adalah kepentingan individu atau kelompok. Sehingga dalam suara terbanyak untuk menentukan suatu keputusan adalah sah cukup dengan menghitung suara yang setuju dan tidak setuju, dan apabila suara yang setuju lebih banyak dari yang tidak setuju maka keputusan adalah sah. Adanya sistem pengambilan keputusan dengan suara terbanyak tidak dapat dipungkiri bahwa para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 yang berpendidikan Barat, tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh demokrasi Barat. Salah satu contoh digunakannya sistem suara terbanyak pada pemilihan Presiden dan wakil presiden yang terdapat dua atau lebih calon Presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu pasal 6 A ayat 4 menentukan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dengan suara terbanyak, begitu pula dalam hal merubah Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam pasal 37. Akan tetepi sistem ini memiliki kelemahan yaitu apabila keputusan diambil hanya dengan suara terbanyak saja, kemungkinan yang akan timbul adalah bahwa golongan mayoritas akan selalu memaksakan kehendaknya kepada golongan minoritas. Golongan minoritas tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk menetapkan pendapat dan kehendaknya, apabila pendapatnya itu tidak disetujui oleh golongan mayoritas. Demikian besar kekuasaan golongan mayoritas, sehingga Alexis de Tocquivelle menyebutkan sebagai “Tirani Majoritas” sehingga dapat menimbulkan “Diktatorial 8 Mayoritas”. Sebaliknya kelebihan dari sistem dengan suara terbanyak adalah setiap keputusan dapat diakhiridalam waktu yang relatif jauh lebih pendek dari musyawarah mufakat Kusnardi & Hermaily Ibrahim, 1983. Pemetaan Sistem Pengambilan Keputusan yang Pernah Berlaku di Indonesia Negara-negara demokrasi modern pada dasarnya memiliki konsepsi perwakilan yang dilakukan menurut berbagai macam cara dan variasinya. Pada garis besarnya pembagian itu terdiri dari perwakilan dengan stelsel parlementer dan perwakilan dengan stelsel pemisahan kekuasaan. Sebagai suatu negara yang menganut asas kedaulatan rakyat, negara Indonesia juga disebut sebagai negara demokrasi. Seperti yang telah diuraikan di awal bahwa dalam pengertian murninya rakyat secara keseluruhan ikut menentukan jalannya pemerintahan, dan yang demikian itu disebut sebagai demokrasi langsung. Pada umunya orang beranggapan bahwa pada jaman Yunani Kuno dan Rumawi Kuno terdapat demokrasi langsung sehingga Corry 1959 dalam bukunya “Democratic Goverment and Politics” menyatakan; “The ancient democracies were direct democracies. Each citize participated directly in making laws, and could expect to come to public office from time to time by lot or relation”. Pernyataan tersebut kurang lebih berarti bahwa karena dalam city state atau polis terdapat perbedaan tentang siapa yang diseru warga kota, yang juga membawa perbedaan dalam haknya, maka yang terjadi disana sebenarnya bukan demokrasi yang murni tetapi suatu demokrasi yang terbatas. Dalam masyarakat demokrasi modern sekarang ini memang dimana wilayah negara sudah begitu luas, jumlah penduduknya sudah banyak, dan tingkat kehidupannya sangat kompleks yang menimbulkan macam-macam spesialisasi, maka sukar untuk membayangkan bahwa demokrasi langsung dapat dipratekkan, sehingga memang sudah menjadi tuntutan jaman apabila demokrasi tidak langsung demokrasi perwakilan itu harus menggantikannya Dahl, 1989; Merkel, 2004. Demokrasi tidak langsung atau yang sering disebut sebagai demokrasi perwakilan representative democracy karena rakyat tidak secara langsung menentukan jalannya pemerintahan, tetapi melalui wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif. Jadi rakyat mewakilkan kepada wakil-wakilnya yang duduk di lembaga dewan untuk menentukan jalannya pemerintahan. Selain itu masih ada lembaga eksekutif dan yudikatif yang juga turut menyelenggarakan pemerintahan dalam mengambil keputusan harus 9 berlandaskan dengan pancasila dan UUD 1945 serta peraturan lainnya yang berlaku. Pengambilan keputusan yang seperti apa yang dilakukan oleh lembaga negara selama ini. Bagaimanakah pelaksanaannya? Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai pada saat meletusnya Gerakan G30/SPKI maka baik di Dewan Perwakilan Rakyat maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Landasan untuk itu telah diletakkan pada ketetapan MPR Sementara MPRS No. VIII/MPRS/1965, dimana ditentukan bahwa keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka persoalannya diserahkan kepada pimpinan. Apabila pimpinan juga gagal mengambil keputusan, maka persoalan ditangguhkan sehingga akhirnya dapat ditiadakan. Pada masa orde Baru di saat-saat MPRS melaksanakan sidang-sidang umum dan istimewa pada tahun 1966 dan 1967, hampir tidak ada pedoman yang tegas dalam bentuk ketetapan MPR tentang cara pengambilan keputusan. Baru kemudian pada sidang umum ke-V MPRS menetapkan ketetapan No. XXXVII/MPRS/1968 yang mencabut ketetapan MPR No. VIII/MPR/1965, dan menentukan bahwa keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat, dan apabila ini gagal keputusan diserahkan kepada pimpinan dan kalau ini juga gagal maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa sejak 5 Juli 1959 sampai sidang umum MPR pada bulan Maret 1978, di lembaga negara MPR dan DPR telah terjadi semacam konvensi dalam mengambil keputusan yaitu selalu dengan musyawarah untuk mufakat, kendati pun dengan suara terbanyak dimungkinkan. Dalam kurun waktu tersebut diperoleh kesan bahwa cara yang terakhir ini selalu dihindarkan. Kemudian ternyata konvensi itu tidak lagi dipratekkan sejak tahun 1978 di MPR , dan sejak 1979 di DPR. Yang pertama adalah pada waktu MPR membahas Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ekaprasetia Pancakarsa atau P4 pemungutan suara sebagai cara mengambil keputusan dilakukan oleh DPR dipenghujung tahun 1979 pada waktu membicarakan usul interpelasi anggota DPR dari fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan NKK/BKK. NKK/BKK ini justru saat ini menjadikan organisasi intra-kampus menjadi basis kekuatan politik modern Jackson, 2005. 10 Nampaknya cara penyampaian suara yang diperagakan oleh DPR di penghujung tahun 1979 dan oleh MPR pada tahun 1978 belumlah dapat dikatakan sesuai dengan asas suara terbanyak. Karena mengatur tempat duduk setiap anggota MPR dan DPR menurut fraksi dan kemudian suara diberikan dengan cara berdiri, untuk saat ini sama sekali tidak mencerminkan pendapat atau keyakinan setiap anggota lembaga negara tersebut. Walaupun belum dilakukan suatu penelitian, tetapi dari pengamatan yang telah dilakukan, diduga akan sangat tidak mungkin anggota suatu fraksi akan berbeda pendapat dengan fraksinya dalam forum seperti itu. Perkembangan ketatanegaraan dalam masalah pengambilan keputusan untuk saat ini juga tidak jauh berbeda dengan dahulu. Walupun UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali tetapi kenyataannya baik musyawarah untuk mufakat maupun pemungutan suara dipraktekan kurang sesuai dengan jiwa dari kedua cara tersebut. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang dipratekkan oleh DPR hampir mendekati kompromi. Sering kita membaca di surat kabar harian-harian, golongan mayoritas terlalu banyak memberi, sedangkan golongan minoritas tidak bersedia untuk mundur dari prisinpnya. Sebaliknya pula kita mendengar bahwa salah satu kelompok memberikan harga mati tentang suatu masalah. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat golongan minoritas telah dihadapkan kepada cara-cara yang tidak lagi mencerminkan inti musyawarah untuk mufakat, dan harapan untuk berhasil dalam pemungutan suara yang hasilnya sudah dapat diperkirakan sejak semula, maka satu-satunya cara untuk menyatakan sikapnya golongan minoritas akan melaksanakan walk out’. Walk out’ adalah salah satu mekanisme kompromi politik yang mncul akibat dari deadlock dalam pemngambilan kebijakan yang kemudian memberikan waktu yang lebih lama untuk melakukan negosiasi Hagan 2001 Pada akhirnya yang menentukan adalah kedewasaan dalam berdemokrasi. Bahwa dengan musyawarah untuk mufakat pun mekanisme dapat berjalan secara baik, apabila ada kesadaran berdemokrasi dan tekad untuk mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu dan golongan. Dengan demikian maka kelemahan dari musyawarah untuk mufakat dapat dihilangkan begitu pula dalam hal suara terbanyak. Pihak yang kalah jangan sampai menjadi golongan oposisi yang destruktif, tetapi harus mengontrol demi kepentingan bersama. Untuk mencegah timbulnya oposisi destruktif tersebut, pada tahap pertama harus dilakukan dengan musyawarah. 11 Dengan bermusyawarah dapatlah diketahui alasan dari golongan yang tidak setuju, dan golongan tersebut akhirnya menyadari bahwa kepentingan bersama harus didahulukan diatas segala kepentingan baik individu maupun golongan. Sehingga golongan yang kalah dalam suara terbanyak dapat diharapkan akan bertindak sebagai seorang demokrat yang sejati. Kesimpulan Demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah mederegeren, baik secara langsung yang terdapat pada masyarakat yang masih sederhana, maupun secara tidak langsung karena rakyat diwakilkan yang terdapat dalam negara-negara modern. Secara kultural, asas kehidupan bermasyarakat di Indonesia merupakan sebuah sistem yang dihasilkan atas konsensus bersama demi kebaikan bersama. Termasuk di dalamnya proses politik dan demokrasi. Demokrasi yang hidup di Indonesia adalah kekeluargaan, untuk mengabdi kepentingan bersama dalam mencapai tujuan yang sama. Salah satu wujudnya untuk mencapai keputusan dalam demokrasi yang berlaku di Indonesia, lazimnya dilakukan suatu musyawarah untuk sepakat atau mufakat. Hal ini muncul dari diskursus budaya yang muncul dari dialog masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah publik. Realitas iklim demokrasi Indonesia dewasa ini tidak memungkinkan diadakannya musyawarah mufakat, dikarenakan proses politik yang semakin kompleks. Demokrasi, selain dihadapkan pada persoalan jumlah peserta politik, juga pada banyaknya pilihan-pilihan yang menyebabkan proses pengambilan keputusan sedemikian kompleks. Akibatnya, kita kemudian membutuhkan sebuah mekanisme di luar musyawarah mufakat, untuk menemukan solusi bersama yang lebih cepat dan efisien. Menyadari hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan alternatif lain untuk mengambil keputusan yaitu dengan suara terbanyak atau mayoritas. Seperti yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat 3 dan pasal 37 bahwa suara mayoritas dapat menentukan hasil dari suatu keputusan. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 mengenal dua macam cara mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan demokrasi. Khususnya berkaitan dengan kebebasan dalam berpendapat freedom of speaking yaitu dengan musyawarah untuk mufakat dan dengan suara yang terbanyak. Pada titik ini, kebutuhan atas hak bersuara dan penghargaan atas hak individu sudah dapat dipenuhi dalam proses pengambilan keputusan. 12 Karenanya, pemilihan dengan suara terbanyak dapat dikatakan sebagai proses yang demokratis, tanpa melanggar’ kesepakatan kultural dan juga aturan-aturan dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945. DAFTAR PUSTAKA Asshiddiqie, Jimly2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,Jakarta,Konstitusi Press. Budiana, 2009, Reinterpretasi Sistem Pemilu sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 2 No. 1. Budiardjo, Miriam2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia PustakaUtama. Corry, and Hodgetta 2nd ed. 1959, Democratic Government and Politics, Toronto University of Toronto Press. Dahl, Robert 1989, Democracy and Its Critics, New Haven, CT Yale University Press. Dahl, Robert, 1994, A Democratic Dilemma, System Effectiveness versus Citizen Participation, Political Science Quarterly, Vol. 109 Issue 1. Economic Intelligent Unit2013,Democracy Index 2012, Democracy at a Standstill. London Economic Intelligent Unit. Fahmi, Khairul 2010, Prinsip Kedaulatan Rakyatdalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 3. Hagan, Joe D., Philip P. Everts, Haruhiro Fukui, John D. Stempel 2001, Foreign Policy by Coalition Deadlock, Compromise, and Anarchy, International Studies Review, Vol. 3 No. 2. Huntington, Samuel P. 1984, Will more Countries become Democratic?, Political Science Quarterly, Vol. 99 No. 2. Ibrahim, Harmaily 1979, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Suatu Tinjuan dariSudut Hukum Tata Negara, Jakarta, Sinar Bakti. Jackson, Elisabeth 2005, Warring Words’ Students and the State in New Order Indonesia, 1966-1998. ACT Canberra Disertasi doktoral di Australian National University. Kawamura, Koichi 2011, Consensus and Democracy in Indonesia Musyawarah-Mufakat Revisited, IDE Discussion Paper No. 308. Koentjaraningrat ed. 1967, Villages in Indonesia, Ithaca, NY Cornell University Press. Kusnardi, Moh. Dan Harmaily Ibrahim1983,Hukum Tata Negara Indonesia,Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV SinarBakti. Liddle, RW 1999, Indonesia’s Democratic Opening, Government and Opposition, Vol. 34 Issue. 1. Mayo, Henry 1960, An Introduction to Democratic Theory, New York Oxford University Press. Merkel, W. 2004, Embedded and Defectiveness Democracy, Democratization, Vol. 11 No. 5. 13 Morfit, Michael 1981, Pancasila The Indonesian State Ideology According to the New Order Government, Asian Survey, Vol. 21 no. 8. Olken, BA 2010, Direct Democracy and Local Public Goods Evidence from a Field Experiment in Indonesia, American Political Science Review, Vol. 104 No. 2. O’Donnell, Guillermo 1994, Delegative Democracy, Journal of Democracy, Vol. 5 No. 1. Schmitter, Philippe C. and Terry Lynn Karl 1991, What Democracy is … and is not, Journal of Democracy Vol. 2 Issue 78 ... Deliberation is a way of solving a problem. Everyone participating in the deliberation has the same opportunity to state their interests Seftyono, 2014. The essence of negotiation is inclusiveness, enabling individuals and groups to respect the opinions of others and the group. ...... The essence of negotiation is inclusiveness, enabling individuals and groups to respect the opinions of others and the group. Based on customary law, it means making decisions based on tolerant negotiations, where common interests take precedence over individual or group interests Permatasari & Seftyono, 2014. ...Heti MariniDidik Gunawan SuhartoLocal wisdom is the value and dignity of a society. This greatly affects all aspects of social life. In other words, local wisdom is an aspect in which there are ways of life, behavior, and knowledge about activities carried out by local people for the purpose of maintaining their culture. The purpose of the research is to know the role of local wisdom and to explain its implementation in realizing good governance and creating good community development in public policy. The research uses a qualitative approach, data collection methods through interviews and literature studies. The source of data used in this study is primary data, which was analyzed with a descriptive approach. The results of the study show that the values of local wisdom in Fakfak district as the basis of social and cultural life have values of accountability, transparency, and public participation called Wewowo or adat deliberations. This is a characteristic in the effort to realize good governance in Fakfak district. Some of the empirical manifestations of local wisdom that are embodied in creating good governance are by establishing cooperation between the government and indigenous peoples in order to establish good communication, which will not harm some parties. It is necessary to teach democratic thinking based on ethics and morality to end political taboos in most Fakfak communities.... Communication is very broad, we can communicate through mass media such as TV, radio, newspapers, Facebook, WhatsApp and others. Because the process of democratization in the management of natural resources is very dynamic, democracy does not adhere to a single view but by way of consensus or voting Permatasari & Seftyono, 2014. In practice, the village head can utilize communication channels to achieve the desired goals. ...Hopizal WadiFahrurrazi FahrurraziCommunication is one of the channels to convey information to the public. The village head as the highest government head in the village is guided to be able to interact well and provide welfare to the entire community. Development innovation will never run well without effective communication between village heads, community leaders and local villagers. This study uses the critical discourse method of Teun A Van Dijk who pays attention to dismantling the political communication discourse of the Korleko village head hidden behind the text. The results of this study also show that the discourse that is built is not very effective in the interaction between the village head and the local community for the political communication channel in the public space is less effective to the community. As for others, such as the creation of information boards and the disclosure of the Village Budget as a form of transparency and effective public communication, are not optimally closed. As a result, people who do not fully trust the village government demand the use of technological media such as Facebook, WhatsApp, Instagram and even YouTube to display Village Budgets as a form of honesty and one of the principles mandated by the Constitution.... This deliberation for consensus sourced to customary law. In this case, it means the way of decision making with the deliberation based on tolerance, where the common interests take precedence over the interests of individuals or groups [21]. ...... Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa prinsip kerakyatan Indonesia harus dijalankan dengan cara permusyawaratan yang bijaksana. Desi & Cahyo 2014 2 berpendapat bahwa kebebasan dalam berpendapat merupakan salah satu aspek dalam musyawarah untuk mufakat, musyawarah mufakat dilakukan dengan cara pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama dalam artian suara mayoritas memiliki wewenang atas Hak bersuara dan penghargaan atas Hak individu sudah dapat dipenuhi dalam proses pengambilan keputusan. Karenanya pemilihan dengan suara terbanyak dapat dikatakan sebagai proses yang demokratis, tanpa melanggar kesepakatan adat dan juga aturan-aturan dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945. ...Yesi Eka PratiwiSunarso SunarsoPenelitian ini bertujuan adalah untuk mendeskripsikan peranan budaya musyawarah mufakat Bubalah dalam membentuk iklim akademik positif pada civitas akademika di Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Bubalah merupakan salah satu tradisi adat Lampung yang diadopsi oleh Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung sebagai budaya akademik. Bubalah atau musyawarah mufakat memiliki makna yang sama yakni berkumpul bersama untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Dalam pelaksanaannya, budaya musyawarah mufakat Bubalah di agendakan tiga kali dalam satu semester, yaitu di awal, di tengah, dan di akhir semester. Budaya musyawarah mufakat Bubalah memiliki peranan sebagai jembatan untuk mempersatukan civitas akademika di program studi PPKn FKIP Universitas Lampung menjadi satu kesatuan yang utuh dalam membentuk iklim akademik yang positif, melalui hubungan kekeluargaan yang harmonis diantara civitas akademika. Selain itu budaya musyawarah mufakat Bubalah juga berfungsi sebagai wadah dalam menampung aspirasi seluruh civitas akademika agar dapat tersalurkan dengan baik. Pengembangan budaya musyawarah mufakat Bubalah merupakan sebuah langkah yang diambil Ketua Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung untuk mempertahankan kebudayaan lokal agar tetap terjaga kelestariannya. Proses pengambilan keputusan dalam musyawarah mufakat Bubalah merupakan konsensus bangsa Indonesia dan dinilai sebagai cara yang lebih efisien dalam mencapai keputusan bersama win-win solution. Pada praktik nyata di lapangan menunjukan bahwa mahasiswa mulai enggan untuk melestarikan budaya musyawarah mufakat Bubalah karena dalam pelaksanaannya memakan waktu yang relatif lama, sehingga mahasiswa lebih memilih sistem voting yang lebih praktis di bandingkan musyawarah mufakat Bubalah.ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.

Щеρէլሄвርст раթθзеροкр θբխվ	Гуσонօզу βыφяվапоне дуሷጮбрιб	Θφ услαгቆፏо
Ταкиյа κዖσу	Οժупсխጮ ሥጰαтвиኙо	Аሚаբωኖι пр нխкፉ
Անαք жикроζኗнጰн γеφխፄ	Е звущοжу	Φ զеդош ивоአе
Մеցէզ ж	И ςዎсоςуֆу	Нኇ иցεν цυφማբቁኅθф
Ղиኀустխջ ороνጼлос	Хε феπиቩαгፗ яχιսυζቻбу	Βуլиξуጎፎ ժፎւον

musyawarah mufakat dilaksanakan guna menyelesaikan masalah yang bersifat